January 28, 2021 By al-iraqnews.net 0

Tugas, Guna, serta Wewenang DPR yang Disorot sebab Sahkan Omnibus Law

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat( DPR) pada Senin( 5/ 10/ 2020) kemudian membuat kinerja DPR jadi sorotan. Aksi unjuk rasa juga berlangsung di beberapa kota menolak UU tersebut.

Pengesahan UU Cipta Kerja sendiri dinilai terburu- buru. Alasannya walaupun di tengah pandemi COVID- 19, proses pembahasannya dicoba dalam waktu relatif pendek dibanding UU yang lain. Semacam dikenal ketentuan ini baru mulai dibahas pada dini April 2020 lalu

Pimpinan Tubuh Legislasi( Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengantarkan proses ulasan Baleg bersama pemerintah serta DPD dicoba dalam 64 kali rapat 64 kali, 2 kali rapat kerja 56 kali panja serta 6 kali rapat regu perumus serta regu sinkronisasi.

” Dicoba mulai Senin hingga Minggu, dari pagi hingga malam dini hari, apalagi masa reses juga senantiasa melaksanakan rapat baik di dalam ataupun di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR,” ucap Supratman dalam rapat paripurna.

Lalu apa tugas, guna, serta wewenang DPR?

Bagi Undang- undang Dasar( UUD) 1945 pasal 19 ayat 1 disebutkan DPR diseleksi lewat pemilihan universal. Konstitusi Pasal 20 ayat 1, melaporkan DPR memegang kekuasaan membentuk undang- undang anggota tetap dewan keamanan pbb .

Pasal 20 ayat 2 UUD 1945 mengatakan tiap rancangan undang- undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Presiden buat menemukan persetujuan bersama.

Buat guna DPR, dalam Pasal 20A ayat 1 UUD 1945 disebutkan DPR mempunyai guna legislasi, guna anggaran, serta guna pengawasan.

Dalam web DPR, disebutkan, terpaut guna legislasi, DPR mempunyai tugas serta wewenang:

– Menyusun Program Legislasi Nasional( Prolegnas)

– Menyusun serta mangulas Rancangan Undang- Undang( RUU)

– Menerima RUU yang diajukan oleh DPD( terpaut otonomi wilayah; ikatan pusat serta wilayah; pembuatan, pemekaran serta penggabungan wilayah; pengelolaan SDA serta SDE yang lain; dan perimbangan keuangan pusat serta wilayah)

– Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden maupun DPD

– Menetapkan UU bersama dengan Presiden

Menyetujui ataupun tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU( yang diajukan Presiden) buat diresmikan jadi UU

Terpaut guna anggaran, DPR mempunyai tugas serta wewenang:

– Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN( yang diajukan Presiden)

– Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN serta RUU terpaut pajak, pembelajaran serta agama

– Menindaklanjuti hasil pengecekan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negeri yang di informasikan oleh BPK

– Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan peninggalan negeri ataupun terhadap perjanjian yang berakibat luas untuk kehidupan rakyat yang terpaut dengan beban keuangan negara

Terpaut guna pengawasan, DPR mempunyai tugas serta wewenang:

– Melakukan pengawasan terhadap penerapan UU, APBN serta kebijakan pemerintah

– Membahas serta menindaklanjuti hasil pengawasan yang di informasikan oleh DPD( terpaut penerapan UU menimpa otonomi wilayah, pembuatan, pemekaran serta penggabungan wilayah, pengelolaan SDA serta SDE yang lain, penerapan APBN, pajak, pembelajaran serta agama).

Sedangkan itu tugas serta wewenang DPR yang lain, antara lain:

– Menyerap, menghimpun, menampung serta menindaklanjuti aspirasi rakyat

– Memberikan persetujuan kepada Presiden buat:

( 1) melaporkan perang maupun membuat perdamaian dengan Negeri lain;

( 2) mengangkut serta memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

– Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam perihal:

( 1) pemberian amnesti serta abolisi;

( 2) mengangkut duta besar serta menerima penempatan duta besar lain

– Memilih Anggota BPK dengan mencermati pertimbangan DPD

– Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terpaut calon hakim agung yang hendak diresmikan jadi hakim agung oleh Presiden

– Memilih 3 orang hakim konstitusi buat berikutnya diajukan ke Presiden

Kemudian apa saja hak anggota DPR?

Baca Juga : Membangun Backlink

Bagi Pasal 21 UUD 1945, anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang- undang. Dalam Pasal 20A ayat 2 UUD 1945 disebutkan dalam melakukan gunanya, tidak hanya hak yang diatur dalam pasal- pasal lain Undang- Undang Dasar ini, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, serta hak melaporkan komentar.

Pada Pasal 22 ayat 3 UUD 1945 disebutkan tidak hanya hak yang diatur dalam pasal- pasal lain Undang- Undang Dasar ini, tiap anggota DPR memiliki hak mengajukan persoalan, mengantarkan usul serta komentar dan hak imunitas.